Makalah Kelompok Kepentingan

BAB I

PENDAHULUAN

1.                  Latar Belakang

Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankanbagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, Negara maupundengan Negara lain. Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingannya ini, tentu saja  memerlukan kerja keras, perjuangan semuanya bersentuhan dengan individu atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu Negara dan pihak Internasional. Untuk itu semua, memerlukan kekuatan dan dukungan dari semua pihak sehingga memperoleh tanggapan yang serius dari masyarakat atau pihak tertentu yang menjadi tujuan dari kepentingan. Bentuk kekuatan yang memiliki daya dukung. Adalah kekuatan yang didalamnya berisi  dua atau lebih orang yang bekerja-sama, untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk kekuatan itu disebut juga dengan organisasi. Organisasi yang berdiri dan mengatas namakan dirinya sebagai organisasi kepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan organisasi social lainnya. Hal lain yang melatar belakangi lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu, masyarakat, Negara  dan Negara lain lemah (terbelakang. Baru dan berkembang) yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.                  Rumusan masalah

2.1         Kelompok kepentingan

2.2         Birokrasi

2.3         Budaya politik

3.                  Manfaat

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi orang yang besifat umum.

BAB II

PEMBAHASAN

1.                  KELOMPOK KEPENTINGAN

1.                  Penegertian

Kelompok kepentingan (Iterest Group) adalah setiap organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan public. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sekalipun mukin pemimpin-pemimpin atau angotanya memnangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang mengusai yang menguasai pemerintahan.

2.                  Bentuk Artikulasi Kepentingan

Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum disemua system politik.

3.                  Jenis-jenis Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungannya. Perbedaan ini berpengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan social suatu bangsa.

Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond adalah sebagai berikut:

a.       Kelompok Anomic

Kelompok yang terbentuk diatara unsure-unsur dalam masyarakat secara sepontan dan hanya seketika, dan hanya tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur.

b.      Kelompok Non Assosiasional

Kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir rapid an kegiatannya bersifat temporer.

c.       Kelompok Assosiaonal

Kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentinga anggotanya kepada pemerintah atau perusahan pemilik modal.

d.      Kelompok Insstitusional

Kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan.

4.                  Saluran Artikulasi Kepentingan

Saluaran-saluran paling penting adalah sebagai berikut:

a.       Demontrasi dan tindakan kekerasan

b.      Hubungan pribadi

c.       Perwakilan Langsung

d.      Saluran Formal dan Institusional lain

5.                  Tujuan Interest Group (Kelompok Kepentingan)

Tujuan yang didirikannya lembaga Interest group ini adalah:

1.      Untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau Negara.

2.      Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.

3.      Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan Negara.

4.      Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalm semua bidang kehidupan.

6.                  Efektivitas Kelompok Kepentingan

Fakto penting dalam menciptakan Efektivitas kelompok kpentingan adalah kemampuan untuk menegrahkan dukungan (support), tenaga dan sumber daya anggotanya.

2.                  BIROKRASI

1.                  Sejarah Konsep birokrasi

Sejarah birokrasi dimuncul oleh M De Gourney. Melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Beran De Gim. Merujuk pada gagasan Gourney yang mengeluh tentang pemerintah yang melayanindirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecendrungan itu sebagai penyakit yang disebutnya bureaumania.

Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secar luar biasa selepas priode De Gourney ini. Muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Kamus Perancis, 1798, mendefenisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pimpin dan stafbiro pemerintahan (governmental bureau). Sedangkan kamus Jerman sedisi 1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, dimana aneka departemen pemerintahan dan cabangnya merebutnya dari warganegara bagi diri mereka sendiri. Padahal istilah dasarnya adalah bureau artinya meja tilis, yang bermakna, tempat pejabat bekerja.

2.                  Definisi Birokrasi

Jika kita mendengar kata birokrasi “maka langsung ada dalam pikiran kita adalah bahwasannya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dari meja satu kemeja lainnya, yang ujungnya adalah biaya yang serba mahal (hight cost).

Inilah pendapat para ahli-ahli tentang pemikiran birokrasi:

1.      Birokrasi yang dalam bahasa inggris, “Bureaucracy”. Berdasar dari kata bereau (berarti Meja) & Ceratin (berarti kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang yang dibelakang meja.

2.      Bintoro Tjokroamiddjojo

(1984) Birokrasi “Dimaksudkan Untuk mengoganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.”

3.      Blau dan Page

(1956) mengemukan birokrasi “sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapi tugas administrative yang benar dengan cara mengkoordinir secara sistemtis (teratur) pekerjaan dari banayk orang”.

Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justruh untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditunjukan untuk meningkatkan efisiensi administratif.

4.      Ismani

Dengan mengutip pendapat dari mouzelis, Ismani (2001) mengemukan “bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dengan efisien dan setingginya.

5.      Fritz Morstein Marx

(1984) bahwa birokrasi adalah type organisasi yang dipergunakan dala pemerintah modrn untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam system administasi yang khusunya oleh apparatur pemerintahan”.

6.      Riant Nungroho Dwijowijoto

Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatka kapasita-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrument administrasi rasional yang netral pada sekala yang besar”.

Birokrasi adalah suatu presedur yang efetif dan efesien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang tetapkan oleh organisasi/instusi.

3.                  Tipe Ideal Birokrasi

Tjokroamidjojo (1984), mengemukakan cirri-ciri utama dari struktur birokrasi dalam tipe idealnya, adalah:

1.      Prinsip pembagian kerja

2.      Struktur hirarkhis

3.      Aturan dan Prosedur

4.      Prinsip netral (tidak memihak)

5.      Penempatan berdasarkan atas karir

6.      Birokrasi Murni.

4.                  Etika Birokrasi

Bahwa etika merupakan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengataur tingkah lakunya atau kumpulan asas atau nilai moral. Untuk dapat menjadi pegangan atau rujukan seseorang atau sekelompok tersebut, maka nilai-nilai moral tersebut diwujudkan dalam bentu kode etik, misalnya: kode etik, kode etik PNS, kedokteran, kode etik TNI/Polisi, kode etik Guru/Dsen, dan lain-lain.

5.                  Etika Birokrasi dalam Pelaksanaan

Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan di bentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintah dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, system dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat.

Suatu kelompok yang memiliki suatu kekuasaan sehingga menjadi monopoli dapat menimbulkan bahaya bagi orang luar kelompok tersebut dan dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat jangan di permaikan.

Di kaitka dengan etika, maka ketentuan-ketentuan yang dibuat itu disebut kode etik. Kode etik dapat mengimbangi segi negative dari terbentuknya kelompok yang memiliki kekuasaan khusu tersebut.

Kode etik dapat memperkuat keprcayaan masyarakat dan mendapat kepastian bahwa kepentingan terjamin. Jadi kode etik ibarat Kompas yang menunjuk arah moral dan menjamin mutu kelompok tersebut dalam hal ini kelompok birokrasi dalam pemerintahan dimata masyarakat. Jika kode etik dilanggar mendapatkan sanksi bagi pelanggar kode etik.

Pada umumnya, penyusunan kode etik minimal didasari oleh empat aspek pertimbangan sebagai berikut:

1.      Profesionalisme

2.      Akuntabilitas

3.      Menjaga kerahasiaan

4.      Indenpendensi

6.                  Pelaksanaan Birokrasi Indonesia

Sejarah birokrasi Indonesia memiliki raport buruk, khususnya semasa orde baru dimana yang menjadi birokrasi sebagai mensin politik. Imbas dari itu semua, masyarakat harus membayar biaya yang mahal. Ketidak pastian waktu, ketidak pastia biaya, dan ketidak pastia siapa yang bertanggung jawabadalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi.lebih dari itu layanan birokrasi justruh menjadi salah satu Causa Prima terhadap maraknya koupsi, kolusi, nepotisme.

Mengutip catatan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti mengenai fenomena birokrasi di Indonesia, kewenangan besar dimiliki birokrasi sehingga hamper semua aspek kehidupan masyarakat di tangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksanaan kebijakan, lebih bersifat menguasi daripada melayani msyrakat. Akhirnya, wajar saja jika birokrasi lebih dianggap sebagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Fenomena itu terjadi karena teradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakt dan segala sumber dayanya.

3.                  BUDAYA POLITIK

1.                  Pengertian dan Defenisi

Budaya politik merupakan bagi dari kebudayaan masyarakat, dengan cirri-ciri yang khas. Istilah budaya politik maslah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiataan politik juga memasuka dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan social, kehidupan pribadi dan sosialsecara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Budaya politik merupakan system nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsure masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seprti masyarakat umum dan para elitnya.

Konsep budaya politik adalah terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan, yang sedang berlaku bagi seluruh anggotab masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Pembahasan budaya politik (political culture ) seharusnya kebersamaan dengan struktur politik (political structure) karena berhubungan dengan fungsi konverssi (conversation functions) dan kapabilitas (capabilities) system. Maksud pembahasaan tentang budaya politik kontemporer berupa: proses politik dan proses perkembangan/perubahan (change), dan bahkan mutasi (mutation) system.

Beberapa defenisi budaya politik dapat kita lihat sebagai berikut:

a.       Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orentasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu Sistem politik.

b.      Roy Macridis: budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

c.       Menurut Samuel Beer.

d.      Robet Dahl.

e.       Lucian Pye.

f.       Dll.

Untuk tujuan pembelajaran ini kita dapat menganggap budya politik sebagai hal yang berhubungan dengan lingkungan perasaan dan sikap dimana system politik itu berlangsung yang termasuk didalamnya system tradisi, kenangan sejarah, motif, norma perasaan, dan system, atau secara lebih tegas sebagaimana yang digambarkan Almond dan Verba menyangkut apek:

a.       Orentasi Kognitif.

b.      Orentasi Efektif.

c.       Orentasi Evaluatif.

Istilah budaya politik adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.dalam kedudukannya sebagai sub kultur, kebudayaan politik dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat sebagai umum.

2.                  Bentuk-bentuk Budaya Politik

1.      Tipe Budaya Politik

a.       Budaya Politik Parokial (parochial political culture)

b.      Budaya Politik Kaula

c.       Budaya Politik Partisan

d.      Budaya Politik campuran

2.      Budaya Politik Indonesia

Penelaahan terhadap politik Indonesia harus memperhatikan peranan budaya politik Karena ternya mempunyai refleksi pada pelembagaan politik dan bahkan pada proses politik. Dengan demikian pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan kelembagaan politik yang ada atau yang akan ada.

BAB III

PENUTUP

1.                  Kesimpulan

Budaya politik merupakan bagi dari kebudayaan masyarakat, dengan cirri-ciri yang khas. Istilah budaya politik maslah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiataan politik juga memasuka dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan social, kehidupan pribadi dan sosialsecara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Birokrasi adalah suatu presedur yang efetif dan efesien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang tetapkan oleh organisasi/instusi.

Budaya politik merupakan system nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsure masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seprti masyarakat umum dan para elitnya.

Kelompok kepentingan (Iterest Group) adalah setiap organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan public. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung

Konsep budaya politik adalah terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan, yang sedang berlaku bagi seluruh anggotab masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Rahnam.A, 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta.